Download Regulasi
DESDMSULTRA, Jakarta — Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Muh. Ilyas mewakili Kepala Dinas Andi Azis, menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Lisdes Triwulan IV Tahun 2024 yang diselenggarakan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta pada Kamis 6 Februari 2024.
Muh Ilyas mengungkapkan dalam rapat Monev di Jakarta itu, dia telah melaporkan kondisi ketenagalistrikan yang di Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2024.
“Di Sulawesi Tenggara masih terdapat 50 desa belum berlistrik PLN, kita berharap hjingga akhir tahun 2025 seluruh desa telah berlistrik PLN. Ini juga sesuai misi bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Pada daerah tertentu di wilayah Sultra, lanjut Muh Ilyas, meski jaringan PLN mengalami kesulitan memperluas jaringan infrastruktur karena kondisi alam tapi pemerintah bisa mengupayakan langkah alternatif.
“Untuk wilayah terluar dan kepulauan, kita bisa gunakan alternatif Power Sun atau energi listrik yang dihasilkan dari sinar matahari melalui panel surya,” jelas Kabid ESDM Sultra Muh. Ilyas.
Dalam kesempatan terpisah, Kadis ESDM Sultra Ir. Andi Azis, M.Si menjelaskan bahwa ketenagalistrikan adalah salah satu infrastruktur yang mengiringi proses pembangunan.
“Dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah jelas bahwa Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.” jelas Andi Azis.
Dilansir laman resmi Kementerian ESDM RI (6/2), diketahui dalam rapat tersebut Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menetapkan capaian Rasio Desa Berlistrik (RD) dan Rasio Elektrifikasi (RE) untuk Triwulan IV tahun 2024. Rasio Desa Berlistrik nasional tercatat sebesar 99,92%, sementara capaian RD khusus PLN mencapai 93,05%. Rasio Elektrifikasi nasional mencapai 99,83%, dengan RE PLN sebesar 98,45%.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Lisdes Triwulan IV 2024, Kamis (06/02/2024) di Jakarta.
Dalam paparannya Jisman menjelaskan masih terdapat 5.821 desa belum mendapatkan akses listrik PT PLN (Persero), dengan sebaran Provinsi Sumatera (80 desa), Jawa Madura Bali (4 Desa), Kalimantan (855 Desa), Sulawesi (235 Desa), Nusa Tenggara (125 Desa), Maluku-Maluku Utara (215 Desa), dan Papua-Papua Barat (4.307 Desa). Jisman mengajak semua pihak untuk membantu melistriki desa-desa yang belum berlistrik di Indonesia.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya DJK, Kementerian ESDM, saya kira dari tempat infrastruktur (Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan -red) kita sama-sama memikirkan,” ujar Jisman.
Jisman menerangkan sesuai laporan Bapak Menteri ESDM kepada Bapak Presiden RI pada saat Acara Peresmian Infrastruktur Ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 2025 bahwa seluruh wilayah dan rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik PLN agar dalam 5 tahun ke depan dapat terlistriki.
“Saya mau menggugah teman-teman, ini benar-benar kita pikirkan betul terutama yang di Dinas bagaimana nikmatnya kalau ada listrik,” jelas Jisman.
Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto menjelaskan progres Program Listrik Pedesaan sampai dengan Triwulan IV dari tahun 2023 telah selesai seratus persen di 8 Unit Induk Distribusi (UID) PT PLN (Pesrero), yaitu UID Aceh, UID Babel, UID Lampung, UID Banten, UID Jabar, UID Jateng, dan UID Jatim.
“Ada beberapa lagi yang masih progress, UID-UIW yang belum selesai untuk menyelesaikan 182 desa lagi, kita harapkan bisa selesai untuk dilaporkan,” terang Adi.
Adi menjelaskan pihaknya saat ini telah melakukan inovasi-inovasi di lapangan untuk mendukung penyelesaian program listrik pedesaan. Menurutnya pihaknya siap menyelesaikan tantangan yang diberikan, terutama dengan kebersamaan teman-teman di daerah.
Dalam rapat ini juga hadir Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ridha Yasser. Ia mengingatkan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, agar semua pihak bekerja lebih efektif dan efisen guna tercapainya semua target pekerjaan di akhir tahun.
“Kita diminta swasembada energi, harus betul-betul tercapai anggarannya, jadi kita harus bisa lebih cermat dan lebih memilih prioritas mana yang harus didahulukan,” imbau Ridha.
